Beranda News DPR MP: Pejabat pemerintah yang melanggar MAPM harus diberi sanksi

DPR MP: Pejabat pemerintah yang melanggar MAPM harus diberi sanksi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Hakim meminta kepolisian menindak tegas siapa saja yang melanggar kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), termasuk pejabat pemerintah.

“Selain kepala daerah, siapa pun yang melanggar kebijakan keadaan darurat PPKM harus dikenai sanksi tegas. Apalagi jika pelakunya pejabat pemerintah, hukumannya lebih berat,” kata Lukman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menilai, jika tidak ada sanksi tegas, pasti akan menurunkan moral masyarakat dan mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PPKM dalam situasi darurat.

Menurut dia, sejak awal pemerintah harus tegas dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan sanksi, terutama yang diterapkan oleh kepala beberapa daerah selama penerapan kebijakan darurat MAP.

Untuk itu, saya meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memantau tindakan Wali Kota Depok terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh salah satu perangkat desanya, ujarnya.

Lukman mengatakan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali.

Dia menilai, agar instruksi kepala daerah bisa dilaksanakan sepenuhnya, pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan daerah yang ketat.

“Kekuatan harus tegas, jika ada kepala daerah yang tidak melaksanakan PMKM darurat, maka segera berikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika peringatan tertulis sudah dikeluarkan dua kali dan belum diperhitungkan, maka kepala daerah dianggap diberhentikan sementara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian mengeluarkan 13 instruksi kepada gubernur, bupati, dan walikota terkait pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat (PPKM) guna menekan penyebaran COVID-19.

Sebanyak 13 instruksi ditandatangani Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Jumat (2/7), antara lain instruksi terkait pembatasan aktivitas publik, persyaratan perjalanan, tujuan pengujian COVID-19 untuk masing-masing wilayah, jaminan dukungan keamanan dari TNI. dan Polry, memberdayakan kepala negara dan daerah dengan kewenangan menyelenggarakan vaksinasi dan realokasi anggaran untuk memprioritaskan program penanggulangan pandemi.

Artikel sebelumyaDasco minta pemerintah larang orang asing masuk ke Indonesia saat darurat PPKM
Artikel berikutnyaWakil Presiden: Vaksinasi adalah dorongan untuk mencapai "kekebalan kolektif"