Beranda News DPR minta Kementerian SDA/BPN selesaikan konflik lahan

DPR minta Kementerian SDA/BPN selesaikan konflik lahan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan, khususnya di Kabupaten Karo. , Sumatera Utara.

Dalam keterangannya, Selasa di Jakarta, dia meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera mengukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/1997 atas nama PT Bibit Unggul Karobiotek di Puncak 2000, Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Tinggal bagaimana menyelesaikan konflik lahan antara kelompok tani dengan PT Bibit Unggul Karobiotek. Kami meminta dan mendesak pengukuran ulang HGU PT Bibit Unggul Karobiotek, dan Pemkab Karo serta pihak terkait harus aktif “menyelesaikan konflik ini,” kata Junimart.

Hal itu, kata dia, menyusul selesainya kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karo pada Senin (27/9) menanggapi pengaduan Kelompok Tani Kehutanan Setiya Kavan Kabupaten Karo mengenai dugaan kegiatan mafia darat. kriminalisasi petani dan perampasan hutan negara PT Bibit Unggul Karobiotek.

Ia meyakini konflik horizontal antara masyarakat dengan PT Bibit Unggul Karobiotek dapat diselesaikan melalui kebijakan pengukuran ulang.

Menurut dia, hal itu karena menurut hasil diskusi yang dilakukan dengan perwakilan masyarakat dan PT Bibit Unggul Karobiotek, konflik muncul karena tidak lengkapnya informasi yang diterima masyarakat.

“Kami mendapat advis hukum dari Kelompok Tani (Poktan) terkait klaim masyarakat bahwa 21 hektar lahan HGU terdaftar sebagai objek pengambilalihan, tetapi ternyata 9,1 hektar lahan tidak masuk dalam HGU. Itu nyata,” katanya.

Ketua Komisi II Mafia Tanah Komisi Mafia Tanah (Panja) DPR RI berharap persoalan konflik pertanahan bisa diselesaikan dengan mengevaluasi kembali HGU.

Dengan pengukuran ulang luas HGU, kata dia, diharapkan konflik horizontal sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Bibit Unggul Karobiotek dapat diselesaikan secara damai dalam waktu dekat tanpa merugikan salah satu pihak.

“Diharapkan dengan pengukuran ulang HGU PT Bibit Unggul Karobiotek, penyelesaian konflik horizontal dapat tercapai secara damai. Begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat melalui Kelompok Tani (Poktan) dan PT. Benih varietas Benih Unggul Karobiotik pada Selasa (9 Juli) secara resmi diterima Komisi II DPR RI pada audiensi publik (RDPU) tentang konflik pertanahan.

Artikel sebelumyaKekacauan di Lapas Wanita Pontianak bisa teratasi
Artikel berikutnyaPartai NasDem tidak mempersoalkan hasil pemilu Februari atau Mei 2024