Beranda Hukum DPP AAI Siap Bersinergi Dorong Pengesahan RKUHAP dan RKUHP

DPP AAI Siap Bersinergi Dorong Pengesahan RKUHAP dan RKUHP

Keberadaan UU KUHP dan KUHAP dapat menekan angka tindak pidana dan juga mampu mengikuti perkembangan zaman yang serba digital.

Jakarta (ANTARA) – DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menyatakan siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk mendorong DPR dan pemerintah segera mengesahkan RKUHAP dan RKUHP sebagai undang-undang.

“Kami DPP AAI akan meningkatkan keterlibatan kami dengan penegak hukum untuk melanjutkan dan menyerukan kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RKUHAP dan RKUHP sebagai undang-undang untuk menjawab tantangan zaman,” kata Ketua DPP AAI Ranto P. Simanjuntak dalam sambutannya. pidato. siaran pers diterima di Jakarta, Minggu.

DPP AAI meyakini dengan adanya KUHP dan KUHAP akan mengurangi aktivitas kriminalitas di masyarakat dan menjadikan hukum di tanah air mampu mengikuti perkembangan era yang serba digital.

Bahkan, ia berharap dengan adanya UU KUHP dan KUHAP dapat melahirkan advokat yang paham atau melek secara teknis.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa DPP AAI bangga dengan Kapolri Jenderal Polomko. Listjo Sigit yang mulai membenahi Institut Polri.

Mereka meminta Listyo Sigit menuntaskan pembenahan internal agar masyarakat dapat merasakan kepolisian (Presisi) yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, dan adil.

DPP AAI berharap ke depan profesionalisme Polri semakin meningkat dan tidak ada lagi kabar-kabar anggota Polri yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Ranto mengatakan pihaknya siap berada di garda terdepan membantu kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung sebagai mitra strategis dalam pencegahan korupsi. Mereka berkomitmen untuk mewujudkan budaya anti korupsi sebagai gaya hidup masyarakat Indonesia.

DPP AAI juga mendukung pemerintah untuk tegas memposisikan hukum sebagai panglima tertinggi. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak mengalami keengganan dan ketakutan untuk menangkap pelaku kejahatan.

Menurut Ranto, pernyataan dan sikap DPP AAI ini sejalan dengan peran advokat sebagai bagian dari mata rantai penegakan hukum dan keadilan.

Memenuhi amanat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, AAI memiliki tanggung jawab yang besar.

Mereka tidak hanya berperan dalam melindungi hak setiap warga negara Indonesia dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan sinergi dalam reformasi dan berkontribusi pada perubahan hukum yang semakin dinamis.

Ranto P. Simanjuntak, Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia yang dilantik pada acara pelantikan pimpinan DPP AAI, Minggu di Jakarta, mengimbau anggota AAI untuk menghindari pelanggaran hukum.

DPP AAI menegaskan bahwa anggotanya harus siap menerima akibat hukum jika ada anggotanya yang melakukan tugasnya bertentangan dengan hukum.

Aplikasi ini juga didukung oleh data center AAI di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut terlihat dari antusiasme pengurus DPP dan DPC AAI untuk menghadiri acara pembukaan.

Harapannya, di bawah kepemimpinan Ranto, AAI bisa sekaligus melatih dan mengambil sumpah pengacara di seluruh Indonesia.

Artikel sebelumyaDaniel Craig beruntung telah bekerja dengan Ratu Elizabeth II
Artikel berikutnyaPolda Kaltara berikan pelayanan kesehatan gratis di pedalaman