Beranda News DNRD Tanjungpinang Tolak Rancangan Amandemen APBD KUA-PPAS 2021

DNRD Tanjungpinang Tolak Rancangan Amandemen APBD KUA-PPAS 2021

DPRD tidak pernah ikut dalam pembahasan perubahan SK walikota.

Tanjungpinang (ANTARA) – DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) menolak menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Batas Anggaran Awal (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2021 karena perubahan tersebut mengungkapkan banyak perubahan anggaran di Badan Pelaksana Walikota. Memerintahkan pengembangan APBD tahun 2021.

“DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perubahan peraturan walikota, bahkan datanya hanya dikeluarkan ketika diminta untuk dibanggakan untuk kepentingan pembahasan KUA-PPAS,” kata Juru Bicara DPRD Kota Tanjungpinang Novaliandri Fathir, Rabu.

Ia juga melaporkan beberapa alasan lain, antara lain keterlambatan pengajuan perubahan KUA-PPAS atas APBD 2021 oleh Walikota Rahma dan TAPD Kota Tanjungpinang, sehingga tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 (1) UU No. RP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Banggar juga menemukan adanya pergeseran anggaran APBD tahun 2021 semata-mata karena perubahan SK walikota tentang pengalihan anggaran, tanpa menjelaskan alasan dan mekanisme pengaturannya, seperti yang dilakukan walikota melalui SK Walikota Nomor 39 Tahun 2021. dan Perubahan Kedua melalui Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengembangan APBD Tahun 2021.

Menurut Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, dari laporan dan dokumen yang disampaikan oleh Kelompok Pemerintah Daerah (TAPD) Tanjungpinang saat membahas perubahan KUA-PPAS dalam APBD 2021 kepada DPRD, perubahan biaya melalui transfer anggaran dari Rp 994 miliar menjadi Rp 1,008 triliun dari peningkatan uraian beban sebesar Rp 33.052 miliar.

Selain itu, dengan adanya reorientasi anggaran APBD, ditemukan peningkatan sebesar Rp3,2 miliar pada proyek KUA-PPAS untuk perubahan APBD 2021.

Jumlah tersebut, kata dia, berbeda dengan nominal Rp 36 miliar yang sebelumnya dilaporkan walikota dan TAPD akibat reorientasi RAPBN penanggulangan COVID-19 yang disampaikan Wali Kota Banggar DPRD Tanjungpinang.

“Karena perbedaan ini, kami meminta Walikota melalui TAPD untuk menjelaskan dan melaporkan perbedaan anggaran sebesar Rs 3,2 miliar dalam proyek KUA-PPAS dan dalam dokumen reorientasi. Namun, hingga rapat final yang digelar DPRD Banggar pada 4 Oktober 2021, mereka tidak pernah menjelaskan atau memberikan informasi. Rincian data tambahan di DPRD,” ujarnya juga.

Menurut dia, setelah mencermati penggunaan anggaran reorientasi APBD sebesar Rp 36,331 miliar, banyak ditemukan anggaran yang tidak dialokasikan sesuai peruntukannya dalam memerangi COVID-19. Sebaliknya, digunakan untuk kegiatan non-COVID-19 seperti biaya perjalanan dinas dan royalti, yang totalnya mencapai Rs 12.331 miliar.

Menurutnya, saat DNRD mempertanyakan sejumlah pelanggaran tersebut, TAPD Tanjungpinang menolak memberikan penjelasan. Pada rapat terakhir DPRD di Banggar, pengurus TAPD Tanjungpinang menegaskan akan tetap melaksanakan APBD untuk tahun yang bersangkutan jika badan yang diusulkan tidak mendapatkan kesepakatan dengan DPRD.

Atas dasar itu, DPRD Tanjungpinang memutuskan tidak dapat menerima Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 untuk dibahas lebih lanjut, karena dasar penyusunan dan perubahan terjemahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ,” kata Fatir.

Artikel sebelumyaInilah yang harus dilakukan jika Anda menemukan mortar peledak
Artikel berikutnyaBantul memiliki 203 kasus COVID-19 aktif