Beranda Warganet DLH Bandarlampung Perbaiki Sampah Retaliasi untuk Mencegah Korupsi

DLH Bandarlampung Perbaiki Sampah Retaliasi untuk Mencegah Korupsi

Bandarlampung (ANTARA) – Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung (DLH) memastikan akan membenahi sistem pengumpulan sampah kota setempat, yang ditemukan Kejaksaan Tinggi Lampung (Kejati) atas dugaan korupsi.

“Oleh karena itu, ketika saya baru di DLH, saya mendapat laporan dari pegawai yang diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi ini. Oleh karena itu, saya telah mengambil langkah-langkah korektif,” kata Kepala DLH Kota Bandarlampung Perdana Menteri Budiman. , Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan, perbaikan itu mencakup seluruh temuan Kejaksaan Agung, khususnya pemberian denda bagi pemungut sampah ilegal dengan menerbitkan Surat Perintah Penunjukan (SPT) berdasarkan aturan yang berlaku.

“Saya mendelegasikan tugas penagihan kepada setiap pimpinan Tim Pelaksana Teknis (TRP) di setiap kecamatan. Nanti ketua TRP akan memberikan IPT kepada perakit yang sudah diterbitkan KTP,” ujarnya.

Sehingga kantor tidak lagi mendamaikan tagihan untuk pembersihan atau pengumpulan sampah, karena diserahkan kepada kepala UPT.

“Oleh karena itu, mulai bulan ini akan ada tiket baru yang saya tanda tangani sendiri, dan saya juga menyuruh para kolektor untuk menandatangani tiket tersebut dan menuliskan nama saya yang jelas. ,” dia berkata.

Sementara itu, dalam pengumuman resmi dari Kejaksaan Agung Lampung, Senin (29/8), Tim Reserse Kriminal Khusus meningkatkan status gugatan tindak pidana korupsi sebagai pembalasan atas pengumpulan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandarlampung tahun anggaran 2019 dan 2020 menjadi tahap penyelidikan.

Kemudian, dari hasil penyidikan, muncul dugaan bahwa hal itu tidak dilakukan menurut mekanisme yang telah ditentukan, di mana ada objek retribusi, yang dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.

Terkait pengumpulan pengembalian sampah tahun 2019-2021, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup menargetkan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp12,05 miliar terealisasi sebesar Rp6,979 miliar.

Kemudian pada tahun 2020 target Rp 15 miliar terealisasi sebesar Rp 7.193 miliar, pada tahun 2021 target senilai Rp 30 miliar realisasinya sebesar Rp 8,2 miliar.

Oleh karena itu, mulai tahun 2019 hingga tahun 2021, Pemerintah Kota Bandarlampung melalui Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki data wajib pembalasan berdasarkan definisi objek pembalasan dan Nomor Pokok Wajib Retensi Daerah (NPWRD). -daerah*

Artikel sebelumyaBSKDN kembangkan indeks pemerintah daerah
Artikel berikutnyaKepala BNPB minta masyarakat Sumbar waspada gempa