Beranda Hukum DJP II Cabang Jatim menangkap pelanggar pajak Rp 2,5 miliar.

DJP II Cabang Jatim menangkap pelanggar pajak Rp 2,5 miliar.

Kami mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan, dan tentunya kami akan menindak tegas pelanggar

Sidoarjo (ANTARA) – Pejabat daerah DJP Jatim II menangkap seorang penghindar pajak berinisial RW yang merupakan direktur PT. SPA merugikan pemerintah sekitar Rp 2,5 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJP II Jatim Agustin Vita Awantin saat memberikan keterangan pers di Sidoarjo, Kamis, mengatakan pemilik pabrik baja tersebut menjadi tersangka karena diduga kuat terlibat tindak pidana karena tidak membayar biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dirangkai.

“Tersangka dan barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto oleh petugas Kanwil DJP Jatim II,” ujarnya.

Ia mengatakan, kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan RW terjadi di Jalan Raya Perning KM 40, Jetis, Kabupaten Mojokerto atau kantor PT. SPA.

“Ada dugaan pelaku tidak membayar PPN dalam masa pajak Januari-Februari 2013 dan Mei-Desember 2013. Penyidikan yang dilakukan petugas juga melalui proses panjang, sehingga kami terpaksa bertindak tegas,” ujarnya. dikatakan.

Katanya pt. SPA terdaftar sebagai wajib pajak (WB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto. Sebuah perusahaan besi tua sedang menjalin kesepakatan dengan PT. MZHM dan PT. VKI. Namun, tidak semua transaksi tersebut tunduk pada faktur dan laporan pajak.

Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman enam tahun penjara dan denda maksimal empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar.

“Kami menghimbau kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan dan tentunya kami akan menindak tegas pelanggarnya,” tegasnya.

Kepala Bidang Verifikasi dan Penyidikan Pertemuan Intelijen (PPIP) DJP II Irawan Cabang Jawa Timur menambahkan, tersangka dalam kasus ini hanya satu orang, karena wewenang dan tanggung jawab ada di direktur.

“Kalaupun ada fakta baru yang muncul di pengadilan, bisa dilacak lagi,” ujarnya.

Irawan melanjutkan, PT. SPA memang membuat kesepakatan dengan dua perusahaan yang terkait dengan kasus tersebut, yakni PT. MZHM dan PT. VKI. Namun kedua PT tersebut sudah jelas karena telah membayar atau memenuhi kewajiban perpajakannya kepada PT. SPA.

“Sudah bayar tapi belum ditagih. Mereka juga punya pajak amnesti,” katanya.

Artikel sebelumyaPolisi menangkap dua turis di Jembatan Ampera Palembang.
Artikel berikutnyaPemeriksaan keamanan pernikahan Kaesang, Panglima TNI menambah pasukan