Beranda Warganet Direktur BPJS Kesehatan: Peran Pengawasan Internal Rumah Sakit Penting

Direktur BPJS Kesehatan: Peran Pengawasan Internal Rumah Sakit Penting

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyampaikan pentingnya peran Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit (SPI RS) dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Dengan adanya RS SPI yang kompeten dan bersertifikat diharapkan dapat mencegah terjadinya fraud secara optimal,” kata Gufron dalam diskusi panel Initial Launch and Professional Recognition Program QHIA, seperti tertulis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. , Minggu.

Selain Ali Gufron Mukti, ia juga hadir sebagai penasihat inspektur jenderal Kementerian Kesehatan, Murti Utami.

Gufron berharap SPI dapat berperan aktif dalam pengawasan agar program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui upaya pencegahan kerugian Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat kecurangan.

Menurutnya, setiap tindakan penyelewengan dan penyelewengan, sekecil apapun, dalam pelaksanaan program JKN-KIS, merupakan pelanggaran hukum.

Dengan cara ini, ia berharap dapat membangun sinergi dan komitmen dalam melaksanakan pengelolaan program JKN-KIS yang bebas kecurangan.

Gufron menegaskan selain dapat proaktif melakukan tindakan pencegahan fraud, mengidentifikasi tanda-tanda fraud, dan mengembangkan budaya anti fraud, peran RS SPI juga dapat mendorong dan memastikan pelayanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kepuasan anggota. dan keselamatan pasien.

SPI rumah sakit diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko yang efektif, sehingga mendukung tata kelola yang baik dan memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Kesehatan Rumah Sakit-BPJS dihormati dengan baik. … Pada akhirnya, SPI RS memastikan bahwa rumah sakit mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku.

“Di masa pandemi COVID-19 saat ini, ada beberapa tantangan terutama dalam penerapan pencegahan fraud. Ketidakpastian selama pandemi membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, dan ini tidak terkecuali dengan kemungkinan terjadinya kecurangan,” ujarnya.

Menurutnya, auditor internal harus memahami proses bisnis, mengidentifikasi risiko dan memberikan peringatan dini. Hal ini harus diharapkan bersama oleh semua pihak, termasuk auditor atau SPI RS.

Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan diberdayakan untuk menciptakan sistem pencegahan fraud yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan komprehensif.

BPJS Kesehatan telah membangun siklus pencegahan fraud yang dikembangkan dalam program JKN-KIS, yang meliputi pencegahan fraud, deteksi potensi fraud dan tindakan anti fraud dalam program JKN.

BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan kebijakan dan pedoman, mengembangkan budaya pencegahan penipuan, mengembangkan kontrol kualitas dan pengendalian biaya layanan kesehatan yang terfokus, dan membentuk tim pencegahan penipuan.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikator potensi fraud (hasil audit klaim, analisis data verifikasi penggunaan, pelaporan pelanggaran), serta menciptakan unit bisnis untuk digunakan dan perlindungan terhadap fraud. – mengelola fraud, membentuk tim pencegahan fraud di semua departemen, dan mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota dan institusi medis untuk membentuk tim pencegahan fraud.

Namun, BPJS Kesehatan tidak dapat menerapkan tindakan pencegahan fraud sendirian. Untuk itu, sejak tahun 2017 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Gabungan Anti Fraud JKN.

Artikel sebelumyaKontrol pergerakan ibu kota negara dengan hukum
Artikel berikutnyaPolisi melikuidasi produksi senjata improvisasi di Vostochny OKU