Beranda News Dewan Pers: Media harus mengumpulkan dan memverifikasi data

Dewan Pers: Media harus mengumpulkan dan memverifikasi data

Pada dasarnya, ini adalah perusahaan pers yang akan atau telah bekerja sama dengan otoritas lokal.

Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengingatkan seluruh pemilik media atau perusahaan pers untuk mengumpulkan data dan mengecek perusahaannya ke Dewan Pers.

“Khususnya perusahaan pers yang akan atau telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda),” kata Agung Dharmajaya saat berkunjung ke Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu.

Menurut dia, anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah adalah uang negara, jadi pasti akan diperiksa oleh inspektorat. Ketika pemerintah daerah menyumbangkan uang untuk bekerja sama dengan media yang tidak terdaftar di Dewan Pers, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

“Ini adalah masalah serius yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan pers,” katanya.

Agung menjelaskan, pengaturan pengumpulan dan verifikasi data media merupakan amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999. “Ini juga sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Dewan Pers,” ujarnya.

“Jadi itu dalam undang-undang, bukan apa yang dikatakan Dewan Pers. Putusan MK itu juga memperjelas bahwa Dewan Pers berwenang mengumpulkan data dan memeriksa media,” katanya.

Oleh karena itu, ia juga menghimbau kepada seluruh perusahaan pers yang belum melakukan pendataan atau penyaringan media untuk segera mengimplementasikannya dan melakukannya secara gratis.

Diakuinya, banyak perusahaan percetakan yang kesulitan mengumpulkan data. Salah satunya, pemimpin redaksi, belum mengantongi sertifikat kompetensi jurnalistik utama.

“Sebetulnya tidak apa-apa, karena paling tidak ditulis dulu, meski ada satu atau dua syarat yang masih kurang. Jangan sampai direkam sama sekali, tidak boleh,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Cadiskominfo) Pemprov Riau Hassan mengatakan, perusahaan pers yang bekerja sama dengan pihaknya sejauh ini sudah terdaftar di Dewan Pers.

“Karena itu, tidak ada media fiktif yang bekerja sama dengan kami. Meskipun media hanya sebatas verifikasi administratif, itu tidak benar,” kata Hassan.

Hasan juga meminta perusahaan-perusahaan pers di Kepri yang belum melakukan pemeriksaan administratif atau faktual untuk segera mengurus medianya agar diperiksa oleh Dewan Pers.

“Kami berharap teman-teman bisa segera mengurus pemeriksaan media. Karena sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKemensos kirim bantuan kepada korban gempa di Tapanuli Utara
Artikel berikutnyaGubernur Sumut mengirimkan bantuan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak gempa.