Beranda Hukum CPC mengeksplorasi peran proxy Budhi Sarvono dalam manajemen proyek.

CPC mengeksplorasi peran proxy Budhi Sarvono dalam manajemen proyek.

Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan peran tersangka K.A. sebagai lanjutan dari tersangka B.S.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut peran tersangka Kedi Afandi (KA), orang kepercayaan Bupati Banjarnegar Budhi Sarvono (BS), dalam pengelolaan proyek di Kantor PUPR Kabupaten Banjarnegar, Jawa Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5/11) memeriksa empat saksi tersangka Budhi dalam kasus dugaan korupsi pembelian, pengadaan, atau sewa guna usaha di kantor PUPR Pemkab Banjarnegar tahun 2017-2018. dan mendapatkan tip.

Audit dilakukan di kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa Keuangan (VRK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kota Yogyakarta.

“Hal ini ditegaskan antara lain terkait dugaan peran tersangka WK sebagai perpanjangan tangan tersangka BS di lingkungan Pemkab Banjarnegar untuk mengelola berbagai proyek kerja, serta penetapan besaran komisi untuk komitmen proyek,” kata pejabat juru bicara PKC Ali Fikri dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Senin.

Empat saksi yakni Totok Setiya Vinata sebagai PNS dan tiga pengusaha masing-masing Triana Widodo, Hanif Ruseno dan Lalu Panji Gusangan.

Sedangkan saksi lainnya, kontraktor Vasis Yatmiko, tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Yang bersangkutan tidak hadir dan langsung dipindahkan,” kata Ali.

PKC menetapkan Budhi dan Kedi sebagai tersangka pada Jumat (3/9).

Dalam pembangunan gedung tersebut, BPK menyatakan bahwa pada September 2017 lalu, Budhi memerintahkan Kedi untuk menggelar rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa gedung di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan yang disiarkan sesuai dengan perintah dan arahan Budhi, Kedi mengatakan bahwa paket rancangan kerja akan dilemahkan dengan meningkatkan harga diri (HPS) sebesar 20 persen dari biaya proyek, dan bagi perusahaan yang ingin menerima proyek. paket yang bersangkutan, mereka diharuskan memberikan kewajiban “Komisi” sebesar 10 persen dari biaya proyek.

Pertemuan selanjutnya kembali digelar di rumah pribadi Budhi, yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Gabungan Gapensi Banjarnegara, dan Budhi terus terang mengatakan di antaranya pembangkit listrik tenaga air dinaikkan 20 persen dari harga saat ini. Dengan pembagian yang konstan, 10 persen untuk Budhi sebagai “hadiah” dan 10 persen sebagai keuntungan mitra.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif, berpartisipasi langsung dalam lelang pekerjaan infrastruktur, termasuk membagikan paket pekerjaan di kantor PUPR Bupati Banjarnegara bersama perusahaan keluarganya dan menentukan pemenang lelang.

Kedi juga selalu diawasi dan diarahkan oleh Budhi dalam mengatur pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan Budhi yang merupakan bagian dari grup Bumi Rejo.

Penerimaan Budhi atas “biaya” 10% itu dilakukan secara langsung atau melalui Kedi.

PKC menduga bahwa Budhi telah menerima “royalti” untuk berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, senilai sekitar Rs 2,1 miliar.

Sehubungan dengan perbuatannya, Budhi dan Kedi diduga melanggar pasal 12 huruf i dan/atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. dengan pasal 55 ayat 1. KUHP.

Artikel sebelumyaSahroni: Karya Detasemen 88 Anti Teror Polri perlu diperhatikan.
Artikel berikutnyaSidang Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andik sebagai calon Panglima TNI