Beranda Hukum ContraS bersikeras meratifikasi OPCAT untuk mencegah penyiksaan

ContraS bersikeras meratifikasi OPCAT untuk mencegah penyiksaan

Jakarta (ANTARA) – Aulia Raya, anggota Divisi Internasional untuk Perlindungan Organisasi HAM KontraS, dorong ratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) untuk memastikan mekanisme pencegahan penyiksaan nasional, terutama di tempat-tempat penahanan.

“Dengan adanya OPCAT, mekanisme pencegahan penyiksaan menjadi lebih jelas dan dapat digunakan lebih banyak untuk mendorong pemerintah mengurangi penyiksaan secara umum,” kata Raya dalam seminar bertajuk “Tahun ke-2 Pernyataan Khusus Jokowi tentang Hak Asasi Manusia” yang ditayangkan di KontraS … Channel YouTube dan pantauan dari Jakarta, Sabtu.

Raya mengatakan, kasus penyiksaan yang ditangani Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagian besar berasal dari tempat penahanan. Tingkat penyiksaan mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, menurut Rai, ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan /OPCAT) dapat memberikan mekanisme yang lebih jelas untuk penerapan metode pencegahan penyiksaan.

“Ada beberapa hal yang diatur oleh OPCAT yang membantu Indonesia membangun mekanisme pencegahan nasional,” katanya.

Indonesia sudah memiliki Koperasi Pencegahan Penyiksaan atau KUPP yang mencakup lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK bahkan Ombudsman.

Menurut Rai, fungsi KUPP bisa maksimal setelah OPCAT disahkan. Karena OPCAT menyatakan bahwa ada sistem kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan oleh badan ahli independen untuk lebih meningkatkan pemantauan dan pencegahan penyiksaan di sel tahanan.

“Kami belum memastikan independensi KUPP, karena belum ada regulasi yang mengaturnya. Agar tugas KUPP lebih aktif dan bermanfaat dalam pencegahan penyiksaan, pengesahan OPCAT sangat diperlukan,” kata Raya.

Selain menunggu pengesahan OPCAT, dalam seminar yang digelar Jumat (29/10), Raya juga menyampaikan bahwa KontraS saat ini sedang menunggu pengesahan pemerintah atas protokol opsional tentang hukuman mati.

“Kami menunggu Indonesia untuk meratifikasi ini karena banyak negara lain juga telah menyerukan ratifikasi segera,” kata Raya.

Artikel sebelumyaKP2C: Waspadai meluapnya sungai Bekasi malam ini
Artikel berikutnyaLaNialla: Konstitusi memberi ruang bagi calon presiden non-partisan