Beranda Hukum Cendekiawan: Legislator di Indonesia Wujudkan Aspirasi

Cendekiawan: Legislator di Indonesia Wujudkan Aspirasi

Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pajjaran Atip Latipulhayat mengatakan, seharusnya anggota parlemen Indonesia, seperti presiden dan DPR, menyampaikan aspirasi sebagai perwujudan nilai amanat keempat Panchasil, yakni debat.

“Dalam persidangan legislator (legislator) di negara kita, seperti presiden dan DPR, dalam konteks pembahasan, sebagaimana disyaratkan oleh nilai-nilai inti Panchashil, harus menjadi cerminan aspirasi, bukan representasi kekuasaan,” kata Atip Latipulhayat. saat menjadi konsultan di acara tersebut. webinar dengan topik “Melembagakan Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional” yang diunggah ke kanal YouTube resmi FHUB, dipantau dari Jakarta, Rabu.

Menurutnya, kata “demokrasi” tidak ditemukan dalam Panchashila, tetapi kata “musyawarah” digunakan sebagaimana tercantum dalam perintah ke-4, yaitu, “Orang yang dibimbing oleh kebijaksanaan dalam berpikir / berimajinasi.”

Oleh karena itu, ada aspirasi dalam meditasi. Dengan demikian, apa yang sedang dibahas dimanfaatkan untuk keuntungan mereka yang tidak ikut dalam diskusi.

“Mereka (para legislator) tidak berbicara atas nama mereka sendiri, tetapi atas nama orang-orang yang mereka wakili. Oleh karena itu, yang tertulis dalam resep ke-4 adalah memikirkan garis miring yang representatif. Jadi ini cerminan aspirasi,” jelas Atip.

Dengan demikian, lanjut Atip, supremasi hukum atau hukum yang terbentuk di Indonesia tidak mencerminkan norma kekuasaan, tetapi merupakan cerminan norma kerakyatan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita hukum ideal Panchashil.

Dia juga menyimpulkan bahwa praktik legislator yang mengakui nilai musyawarah membuat hukum di Indonesia lebih seperti rakyat daripada wajah kekuasaan.

Atip juga mengatakan, jika saat ini masyarakat Indonesia merasa bahwa keterwakilan kekuasaan berlaku dalam undang-undang yang ada, berarti ada masalah dalam pembentukannya.

Guru besar hukum ini meyakini bahwa salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah adanya interaksi representasi kekuasaan yang lebih dominan dari aspirasi rakyat, sebagaimana tertuang dalam perintah keempat.

Atip menambahkan, untuk mengadakan pertemuan di dalam negeri, perlu diperkenalkan sistem perwakilan. Dengan demikian, peserta diskusi merupakan perwakilan terpilih, karena tidak semua orang dapat berkonsultasi.

“Mereka yang mengambil nasihat seperti mereka yang memiliki karakter lebah, pengumpul madu. Dia selalu di tempat yang baik, selalu membawa kebaikan, dan kebaikan ini tidak pernah digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi diberikan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang tidak. berkontribusi,” kata Atip.

Menurutnya, gambaran tersebut merupakan pembentukan hukum yang tepat untuk mencapai cita-cita hukum Panchashila di Indonesia.

Artikel sebelumyaPemkot Malang Pertama Kali Transfer Aset ke PCNU
Artikel berikutnyaKejagung awasi program pemulihan ekonomi nasional