Beranda News Cegah spekulasi parpol, KPU mengajak masyarakat mengecek nama-namanya

Cegah spekulasi parpol, KPU mengajak masyarakat mengecek nama-namanya

Tidak mengisi formulir pengaduan berarti yang bersangkutan telah mengakui/menerima pengaduan.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pendaftaran partai politik (partai) peserta pemilu 2024 dengan mengecek namanya terkait status keanggotaan partai politik. dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Menurut anggota KPU Idham Holik, setelah mengecek infopemilu.kpu.go.id di sana, masyarakat tidak boleh menggunakan namanya tanpa izin sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan parpol di Sipol.

“Berkaitan dengan itu, saya ingin menginformasikan atau mengingatkan pemilih Indonesia untuk berpartisipasi dalam tahap pendaftaran partai politik dengan membuka situs informasi pemilu dan silakan periksa status keanggotaan partai politik Anda,” kata Idham di gedung KPU Jakarta. Sabtu.

Menurut Idham, sesuai dengan ayat (4) pasal 140 PCPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU akan memberikan klarifikasi kepada masyarakat yang mengadukan spekulasi atas nama yang bersangkutan sebagai anggota atau pengurus yang didaftarkan oleh partai politik di Sipol. .

“Bagi yang namanya ada di data kepesertaan parpol Sipol, meski belum pernah mengajukan keanggotaan atau lamaran, nanti akan kami klarifikasi,” ujarnya.

Idham kemudian mengatakan, “Nantinya KPU melalui KPU kabupaten/kota akan memberikan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan parpol terkait.”

Disebutkan pula bahwa tindak lanjut klarifikasi dapat diproses jika ada pengaduan masyarakat tentang konten tersebut. formulir yang beralamat di infopemilu.kpu.go.id.

“Jika kamu tidak mengisi formulir keluhan, dia membenarkan atau menerima. Itu saja,” katanya.

Selain klarifikasi, menurut Idham, cara KPU menjalankan fungsi administratifnya dalam rangka melindungi hak politik warga negara.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan telah menginstruksikan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mendirikan Posko penanganan pengaduan penggunaan data pribadi sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. terdaftar di Sipol. .

Bavaslu mengatakan, berspekulasi atas nama warga sebagai anggota atau pimpinan partai politik merupakan pelanggaran pemilu yang pada akhirnya bisa menimbulkan kontroversi dalam proses pemilu.

Dikatakannya, pihaknya telah menginisiasi pembentukan titik pengaduan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perselisihan dalam proses pemilu pada tahapan pendaftaran parpol, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2024.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengarahkan Bawaslu untuk mencegah dan menindak pelanggaran dan sengketa Pemilu selama proses Pemilu,” tulis Bawaslu dalam keterangan resmi, Sabtu.

Artikel sebelumyaPemain sepak bola tewas tersambar petir saat pertandingan persahabatan
Artikel berikutnyaSemangat membara, Pasquibraka 2022 tak sabar untuk tampil di puncak HUT RI