Beranda News Bupati Belo minta Kemenkumham perluas kebijakan lintas batas

Bupati Belo minta Kemenkumham perluas kebijakan lintas batas

Atambua (ANTARA) – Agustinus Taolin, Bupati Belo NTT, meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperluas kebijakan pemberian pass perbatasan bagi warga negara Indonesia di perbatasan negara untuk memudahkan interaksi mereka dengan warga negara Timor Leste.

“Pass perbatasan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di perbatasan karena memudahkan mereka berinteraksi dengan warga di negara tetangga kita Timor-Leste, namun selama ini hanya berlaku untuk satu desa yaitu Silavan,” ujarnya. di Pos Perbatasan Negara Motaine, Kabupaten Belo, NTT, Kamis.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoli saat pembagian bantuan bahan pokok dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara kultural, terdapat ikatan budaya dan kekeluargaan yang sangat kuat antara penduduk Kabupaten Belo dan Timor Leste, keduanya berbahasa Tetum.

Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste melalui jalur darat, dan beberapa pos perbatasan negara sangat mudah dijangkau dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Di antara pos perbatasan adalah pos Salore, yang dapat dicapai hanya dalam waktu 15 menit dengan sepeda motor dari pusat kota Atambua.

Taolin mengatakan, saat ini hanya warga desa Silavan yang bisa mendapatkan border pass berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Timor Leste.

Di wilayah perbatasan negara, Kabupaten Belo masih memiliki lima desa yang masih sulit dijangkau lintas batas.

“Oleh karena itu, saya mohon bantuan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya agar jika memungkinkan, kebijakan ini bisa diperluas untuk dimanfaatkan oleh warga desa lain di perbatasan,” ujarnya.

“Jadi ketika pandemi Covid-19 mereda dan Timor-Leste tidak memberlakukan penutupan penuh lagi, maka interaksi dengan masyarakat akan menjadi lebih mudah,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan adanya border pass, warga tidak perlu lagi mengurus paspor dengan prosedur yang lebih panjang saat hendak melintasi Timor Leste.

Dikatakannya, dengan interaksi yang sederhana juga akan memberikan kontribusi bagi kemajuan sektor pembangunan lainnya, seperti kegiatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.

Selain itu, silaturahim untuk memelihara tali persaudaraan dan persaudaraan antara orang Indonesia di perbatasan dengan keluarganya di Timor Timur dapat berjalan dengan lancar dan mudah.

Artikel sebelumyaSowon GFRIEND Negosiasi Bergabung dengan Agensi BI
Artikel berikutnyaK.Kh. Muflich: Jangan terprovokasi dan salah persepsi saat mengambil PPKM.