Beranda News BSSN berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyelidiki dugaan pelanggaran data

BSSN berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyelidiki dugaan pelanggaran data

“BSSN telah menyelidiki beberapa dugaan insiden pelanggaran data.”

Jakarta (ANTARA) – Badan Keamanan Siber dan Kriptografi Nasional (BSSN) telah berkoordinasi dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mengusut dugaan pembobolan data.

“BSSN telah melakukan investigasi terhadap beberapa dugaan pelanggaran data dan mengkonfirmasi data yang dipublikasikan. BSSN telah berkoordinasi dengan setiap PSE yang diduga melakukan pelanggaran data, termasuk PSE di Kementerian Sekretariat Negara,” demikian keterangan pers. Perwakilan BSSN Ariandi Putra diterima di Jakarta, Sabtu.

BSSN menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil dan mengambil langkah-langkah mitigasi cepat dengan PSE terkait untuk memperkuat kerangka kerja keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih tinggi bagi beberapa PSE tersebut.

Selain itu, BSSN juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Divisi Cyber ​​Crime dan Bareskrim Polri, untuk melakukan tindakan penegakan hukum.

Selain itu, BSSN mengingatkan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mereka menyampaikan dukungan teknis dengan meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan sistem elektronik di lingkungan masing-masing.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (GD) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa “Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem elektronik dengan baik. sistem elektronik. “

Sebelumnya, peretas yang menyamar sebagai “Björk” melalui grup Telegram mengaku telah meretas korespondensi milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat-surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Pernyataan Björky disebarkan oleh akun Twitter “DarkTracer: DaekWeb Criminal Intelligence”, yang menjadi viral dan menjadi salah satu topik terpopuler di Twitter hingga Sabtu pagi.

Laporan tersebut mengklaim bahwa surat dan dokumen kepada Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirim oleh BIN bertanda rahasia, telah bocor.

Kepala Staf Presiden Budi, Heru Hartono, membenarkan bahwa tidak ada surat atau dokumen untuk Presiden Joko Widodo yang bocor secara online.

“Nanti Sekretariat Negara akan transfer. Isi emailnya tidak bocor,” kata Khor saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Artikel sebelumyaRepublik Rakyat Mongolia menerima surat pemecatan Fadel Mohammed
Artikel berikutnyaMeutia Khafid melahirkan anak pertama