Beranda Hukum BPK: Warga tetap bisa menggunakan masjid di tanah Nurdin Abdullah

BPK: Warga tetap bisa menggunakan masjid di tanah Nurdin Abdullah

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, masjid yang berada di atas tanah sitaan di Regensi Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), diduga milik Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diduga milik gubernur tidak aktif, tetap boleh digunakan. Sulawesi, Nurdin Abdullah (NA).

“Kami juga menjelaskan hal ini kepada pemerintah setempat selama penyitaan, termasuk mengenai penggunaan bangunan. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat dapat terus menggunakan tempat ini seperti biasa, ”kata Pj Juru Bicara PKT Ali Fikri dalam sebuah pernyataan. di Jakarta, Rabu.

Selain itu, menurut dia, PKC menjamin akan menyita barang atau harta benda tersebut karena terkait dengan pembuktian dugaan perbuatan tersangka Nurdin.

Dikatakannya, terkait status tanah dan bangunan masjid, akan diperiksa berdasarkan fakta hukum di pengadilan.

“Mengenai status tanah dan bangunan yang bersangkutan tentunya akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan perkara, dan akan kami informasikan setelah pertimbangan perkara selesai,” kata Ali. kata.

Sebelumnya diberitakan, jemaah masjid menyayangkan PKC turut ambil bagian dalam penyitaan lahan masjid terkait kasus dugaan korupsi Nurdin di Dusun Arra, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros.

“Tidak ada yang bisa memiliki masjid secara pribadi, itu akan digunakan untuk semua orang selama sholat. Seperti mushalla, digunakan untuk beribadah,” kata Kepala Dusun Arra, Desa Tompo Bulu, Daeng Rala usai dikonfirmasi, Selasa (22/6).

Menurutnya, pembangunan masjid tersebut memang diprakarsai oleh Nurdin Abdullah saat itu dan memiliki desain yang modern. Namun, setelah kami berurusan dengan PKC, keadaan bangunan masjid belum sepenuhnya selesai karena pembangunannya dihentikan, apalagi disita oleh lembaga antikorupsi.

Sementara itu, Kepala Pemda Masjid Suardi, Daeng Nocheng mengatakan, keberadaan masjid sangat membantu warga untuk melakukan ibadah karena masjid lain di kawasan itu cukup jauh dari akses warga.

Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) diketahui telah memasang poster tentang penyitaan harta benda yang diduga milik tersangka Nurdin, serta enam bidang tanah yang terletak di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

Penyitaan itu dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Tujuan dari spanduk penyitaan adalah untuk mencegah penyalahgunaan lokasi oleh beberapa pihak yang tidak berwenang.

Artikel sebelumyaKomisaris IV berpendapat pajak karbon tidak pantas
Artikel berikutnyaRepublik Rakyat Mongolia sangat mengapresiasi penyelesaian sengketa SCI Yasmin Bogor