Beranda Hukum BPK-Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pelatihan dan pelatihan bela negara bagi pegawai BPK

BPK-Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pelatihan dan pelatihan bela negara bagi pegawai BPK

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) dan Kementerian Pertahanan (Kemenkhan) sepakat bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan publik di bidang pertahanan, serta pemahaman nasional di bidang pertahanan. petugas PKC yang akan diangkat oleh pegawai negeri sipil (ASN) …

Penandatanganan kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan oleh Pj Deputi Bidang Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat BPK Wawan Vardiana dengan Dirjen Kemampuan Pertahanan Kemhan Mayjen Dadang Hendrajuda di ruang Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan. Pertahanan, Jakarta, Jumat.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri oleh Ketua BPK Firli Bakhuri dan Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M. Herindra.

Ketua PKC Firli Bakhuri mengatakan dalam sebuah pernyataan di Jakarta bahwa pelatihan pertahanan negara dan pemahaman nasional merupakan kelanjutan dari proses transfer staf PKC ke ASN.

“Sesuai dengan ketentuan UU No 19 Tahun 2019, pegawai KPK adalah ASN. Dengan demikian, seluruh pegawai KPK harus beralih proses menjadi pegawai ASN dan harus ikut serta dan mematuhi UU ASN, salah satunya adalah syarat kearifan nasional,” kata Firli.

Pelatihan akan berlangsung selama empat minggu mulai 22 Juli 2021.

Sementara itu, Herindra berharap pembelajaran merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam upaya membangun karakter bangsa yang sadar akan perlunya bela negara dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pengajaran dan pengembangan kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan meliputi nilai-nilai inti bela negara, sistem pertahanan semesta, kearifan nasional (empat dasar konsensus negara), sejarah perjuangan bangsa, pembangunan karakter bangsa, dan keterampilan dasar bela negara.

BPK dan Kemhan berkomitmen untuk memastikan bahwa pelatihan rangkaian mutasi pegawai PKC ke ASN bertujuan untuk membina pejabat yang berintegritas bangsa, cinta Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah.

Pada 1 Juni 2021, Firli merekrut 1.271 pegawai PKC yang diambil sumpahnya sebagai PNS dalam proses pemindahan pegawai PKC ke ASN.

Sebanyak 1.271 staf terdiri dari dua orang pejabat tinggi (JPT) Madia, 10 orang pejabat tinggi (JPT) Pratam, 13 orang pengurus, dan 1246 orang pejabat fungsional dan eksekutif.

Sebanyak 1.271 orang dinyatakan lulus ujian nasional pemahaman (TWK), diikuti 1.351 orang. Sebanyak 75 orang tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak lulus TWK, namun ada 3 orang yang tidak dilantik pada 1 Juni 2021 karena meninggal dunia (satu orang), tidak memenuhi syarat administrasi (satu orang orang) dan mengundurkan diri (satu orang).

Sebelumnya, berdasarkan rapat BPK bersama Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Administrasi Umum, pada 25 Mei lalu, Pada tahun 2021 diputuskan 24 dari 75 pegawai masih dapat diterima untuk promosi sebelum diangkat sebagai ASN, sedangkan 51 pegawai lainnya tidak dapat dipromosikan berdasarkan penilaian evaluator.

51 karyawan akan tetap bekerja di PDA hingga November 2021, meskipun status mereka saat ini tidak aktif.

Artikel sebelumyaMenkominfo Imbau Penerima dan Penyelenggara Vaksinasi Lindungi Data Pribadi
Artikel berikutnyaSatgas Mandago Raya kunjungi mantan napi Poso untuk menjadi petani