Beranda Hukum BPK ingatkan pimpinan daerah perkuat internal control

BPK ingatkan pimpinan daerah perkuat internal control

Madioun (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pimpinan daerah perlu memperkuat pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dana talangan, dan aset daerah agar tidak melanggar hukum.

Direktur Koordinasi Pengawasan Wilayah III BPK Brigjen Paul. Bakhtiyar Ujang Purnama mengatakan, pengawasan internal dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan pemerintah daerah.

“Saya ingatkan bupati dan walikota: selamatkan diri dengan meningkatkan pengendalian internal. Memperkuat inspektur dalam hal dukungan sumber daya manusia dan moral. Selain itu, buat sistem yang baik agar lebih memudahkan pengawas melakukan pengawasan untuk menyelamatkan pemerintah daerah dan “Ada yang takut, ganti saja,” kata Bakhtiyar Ujang saat acara Monitoring Center for Prevention (MCP) CPC yang digelar digelar secara virtual di Balai Pemuda Graha Madioun, Jawa Timur, Jumat.

Dia meminta para pemimpin dan jajaran daerah untuk tidak memperlakukan kehadiran inspektur sebagai “angin masa lalu.” Karena inspektur seperti pelampung pertama bagi penyelamat.

“Jika pelampung pertama pecah, pasti akan tenggelam. Untuk itu, pemeriksa harus diperkuat dan tidak bermusuhan dalam pemeriksaan dan pengawasan,” ujarnya.

Dia meminta agar para kepala daerah tidak tunduk pada kontrol eksternal atas pelaksanaan pemerintahan, baik oleh PKC, maupun oleh Kejaksaan Agung, atau oleh polisi. Karena lebih berbahaya, karena pihak luar melakukan proses penegakan hukum.

“Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi bahwa yang terpenting adalah penguatan internal control,” imbuhnya.

Sementara itu, berkat kegiatan MCP, pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan manajemen tanpa menunggu tim KPK datang ke daerah untuk monitoring dan evaluasi.

Pada kesempatan ini, para kepala daerah beserta jajarannya memaparkan laporan dan kendala yang ditemui dalam menyusun laporan pengelolaan melalui sistem MCP.

Selain Kabupaten Madiun, beberapa daerah lain turut hadir dalam acara tersebut seperti Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Pacitan.

Lampiran MCP juga mencakup sejumlah badan pemerintahan, yang antara lain mencakup perencanaan dan penganggaran anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu (PTSP), aparat pengawasan internal negara (APIP), ASN. , Optimalisasi perpajakan daerah dan pengelolaan kekayaan atau barang milik daerah (BMD).

Artikel sebelumyaPolda Aceh telah menetapkan empat tersangka dalam penjualan emas di bawah standar.
Artikel berikutnyaMuhaimin tegaskan PKB hadir sebagai solusi