Beranda Hukum BNPT siap memenjarakan mereka yang tidak percaya radikalisme terorisme

BNPT siap memenjarakan mereka yang tidak percaya radikalisme terorisme

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siap membahas dan membantu masyarakat yang tidak percaya radikalisme dan terorisme di Indonesia untuk bertemu dengan terpidana terorisme di lembaga pemasyarakatan.

“Agar kami bisa bersaksi dan berkomunikasi secara langsung bahwa ini nyata dan tidak dibuat-buat,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid, Minggu di Jakarta.

Nurvahid mengatakan hal itu sebagai tanggapan atas mereka yang meyakini bahwa masalah terorisme dan radikalisme telah menjadi komoditas komersial dan politik, bahkan menuntut pembubaran BNPT dan Densus 88 Polri.

“Jika ada yang mengatakan terorisme tidak relevan lagi atau hanya arena politik, itu salah dan tidak berdasar,” katanya.

Alumni Akpola 1989 ini mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 hingga saat ini, Densus 88 dan BNPT telah berhasil mencegah atau menekan lebih dari 1.350 tersangka teroris yang hendak melakukan aksinya.

“Faktanya, radikalisme dan terorisme masih ada, mengancam dan membahayakan eksistensi ideologi negara Pankasil dan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, potensi radikalisme masih perlu diperhatikan. Hasil survei tahun 2020 menunjukkan indeks potensi radikalisme di Indonesia masih berkisar 12,2 persen.

Indikatornya, jelas Nurvahid, diekspresikan dalam pemikiran dan sikap yang antipanchashila, pendukung khilafah, eksklusif, intoleran, anti budaya dan pandangan lokal.

Selain itu, mereka juga membenci pemerintah, menyebarkan hoax, saling menjelek-jelekkan dan fitnah yang dapat memecah belah masyarakat, serta membuat masyarakat tidak percaya kepada pemimpin atau pemerintahan yang sah.

Namun, lanjut Nurvahid, hasil polling tersebut masih menggembirakan, dengan lebih dari 87,8 persen masyarakat menolak keras radikalisme dan terorisme.

“Nah, 87,8 persen masyarakat moderat sekarang dan akan memvaksinasi ideologi agar terhindar dari pengaruh radikalisme dan terorisme,” ujarnya.

Sementara itu, 12,2% potensi radikalisme akan mendapatkan pembendungan di tingkat nasional dan agama melalui strategi kontra-radikalisasi berupa kontra-narasi, kontra-ideologi dan kontra-propaganda.

Untuk itu, Nurvahid mendorong dan mendorong seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat moderat, untuk aktif membangun narasi perdamaian, persatuan, toleransi, cinta tanah air dan bangsa dalam rangka membangun kerukunan bangsa menuju perdamaian, perdamaian. dan memajukan Indonesia.

Sedangkan bagi mereka yang telah menjadi tersangka, tertuduh, terpidana dan mantan terpidana tindak pidana terorisme, termasuk keluarganya, pemerintah memberikan program deradikalisasi.

Artikel sebelumyaPolisi melikuidasi produksi senjata improvisasi di Vostochny OKU
Artikel berikutnyaKetua DPD RI Serukan Program Percepatan Vaksinasi