Beranda Nusantara BKSDA Minta Gubernur Maluku Bangun Pusat Konservasi Satwa

BKSDA Minta Gubernur Maluku Bangun Pusat Konservasi Satwa

untuk mendukung konservasi dan penyelamatan satwa di provinsi Maluku

Ambon (ANTARA) – Balai Konservasi Alam (BKSDA) Maluku meminta Gubernur Maluku Murad Ismail melanjutkan pembangunan Balai Konservasi Satwa Maluku (PKSM) di Kota Ambon.

“Tahun 2021 kita akan melaksanakan salah satu kegiatan untuk pembangunan Suaka Margasatwa Maluku di kota Ambon. Ini adalah program prioritas nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung konservasi dan penyelamatan satwa di Maluku. Provinsi,” kata Kepala BKSDA Maluku Danny H. Pattipeylohi di Ambon, Kamis.

Dijelaskannya, pengembangan PKSM ditujukan untuk kesejahteraan hewan, pendidikan, penelitian dan pengembangan keilmuan, yang juga akan bermanfaat bagi generasi muda Maluku.

“Oleh karena itu, saya berharap Gubernur selaku Pemerintah Provinsi Maluku dapat bekerjasama dan membicarakan hal ini dengan BKSDA. Ada juga dukungan dari pemerintah pusat, kami siap. Kenapa bisa di daerah lain, maka Maluku bisa.” T. BKSDA hadir untuk mengatasi hal tersebut, ujarnya.

Dijelaskannya, banyak satwa di Maluku yang hidup bebas di luar habitatnya dan dimanfaatkan secara ilegal. Dengan demikian, PKSM akan menjadi tempat penyimpanan sementara hewan sitaan, bahkan untuk hewan yang ditemukan di luar wilayah Maluku. Dokter hewan akan berada di lokasi sebelum hewan akhirnya dilepaskan ke alam liar.

“Sayang sekali tidak digunakan. Yang kurang, yuk diisi. Jangan lihat perkembangannya, tapi lihat fungsinya ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Maluku mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta penghentian sementara proyek pembangunan PSKM yang dilakukan BKDSA Maluku di Kecamatan Kebun Cengkih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

“Situs yang dulunya merupakan bekas Otoritas Kehutanan Daerah Maluku ini akan diserahkan kepada Pemprov Maluku. Namun, Kepala BKSDA Maluku Danny Pattipeilohi tidak pernah berkoordinasi dengan Pemprov Maluku saat pembangunan gedung tersebut.” Maluku Jerold Leasa.

Dishut memperkirakan sejauh ini belum ada koordinasi dari pihak BKSDA terkait proyek PKSM tersebut, sehingga ia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbay untuk menghentikan pembangunan fasilitas tersebut hingga aset-aset bekas Pemda Maluku tersebut diselesaikan. Menteri Keuangan.

Selain surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kehutanan Provinsi Maluku juga mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, karena aset tanah tidak dialihkan ke Maluku. Pemerintah Provinsi.

Artikel sebelumyaKembangkan Ekosistem, Menteri Johnny: Pertimbangkan Aspirasi dalam Jalankan Kebijakan
Artikel berikutnyaBPBR Solok menjaga penyeberangan sungai untuk mencegah bencana hidrometeorologi