Beranda News BKKBN Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

BKKBN Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Jakarta (ANTARA) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021 untuk kategori Informatif Instansi Pemerintah dan Instansi Non Pemerintah.

“Penghargaan ini merupakan kesempatan yang baik bagi instansi pemerintah untuk terus berinovasi,” kata Wakil Presiden K.Kh. Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa di Jakarta.

Menurut Wapres, tata kelola keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk mendorong partisipasi publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Disebutkan pula bahwa BKKBN berhasil mencetak 94,65 poin, sehingga lembaga yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelaksana Percepatan Pengurangan Kesenjangan ini dinyatakan telah menyelesaikan penilaian sebagai lembaga informasi bagi instansi pemerintah.

Maaruf berharap penilaian ini dapat menjadi alat refleksi diri agar instansi pemerintah dapat terus menjaga dan meningkatkan pelayanan dan produktivitas pemerintah meski di tengah pandemi COVID-19.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan otoritas publik harus terus menjaga kepercayaan masyarakat dan mengobarkan kembali semangat transparansi dan akuntabilitas informasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, jumlah badan negara yang masuk kategori informasi mengalami peningkatan pada tahun 2021.

“Kategori informasi lembaga negara tahun ini meningkat dari 60 lembaga negara pada tahun 2020,” kata Narayana.

Menurut Narayana, hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia mengarah pada perbaikan, pengelolaan dan pemeliharaan informasi publik sesuai dengan persyaratan UU Keterbukaan Informasi Publik 2008.

Disebutkan pula bahwa Public Transparency Award 2021 diterima dari 337 instansi pemerintah di Indonesia. Sedangkan untuk instansi pemerintah, 83 lembaga masuk dalam kategori informatif.

Selain itu, 63 lembaga tergolong informatif, 54 lembaga tergolong cukup informatif, 37 lembaga tergolong kurang informatif, dan 100 lembaga tergolong informatif.

Artikel sebelumyaMenerapkan aturan ganjil genap pada kawasan wisata Ragunan
Artikel berikutnyaPresiden Jokovi Serukan Kemitraan yang Saling Menghargai di KTT ASEAN-China