Beranda Warganet BKKBN dan BIN sedang melaksanakan program pengurangan "keterbelakangan pertumbuhan" di kepulauan Riau

BKKBN dan BIN sedang melaksanakan program pengurangan "keterbelakangan pertumbuhan" di kepulauan Riau

WHO bertujuan untuk menjaga stunting pada 20 persen atau kurang.

Jakarta (ANTARA) –

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Indonesia (BKKBN), bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), telah melaksanakan program pengurangan penduduk”keterbelakangan pertumbuhanatau kerdil di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Kepala BKKBN RI Hasto Vardoyo mengatakan, program Desa Merdeka sedang digulirkan pemerintah. Keterlambatan pertumbuhan memotong kasus ini menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Jasto Vardoyo menyampaikan bahwa BKKBN RI telah bermitra dengan BIN, dimana kerjasama tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh BINDA Kepri yang turut mempercepat terjadinya resesi.”keterlambatan pertumbuhan”

Menurut Hasto, jumlah “keterbelakangan pertumbuhan“Di Provinsi Kepulauan Riau paling rendah karena menempati urutan kedua se-Indonesia.

“Menurut Survei Status Gizi Anak Indonesia (SSGBI), menunjukkan penurunan jumlah anak di bawah lima tahun. keterbelakangan pertumbuhan Di Indonesia, angkanya 27,67 persen pada 2019. Namun angka tersebut masih tergolong tinggi, karena WHO menargetkan angka stunting tidak melebihi 20 persen,” kata Hasto.

BKKBN Riau mencatat total 6.928 balita stunting di Provinsi Kepulauan Riau, atau 6,49 persen dari 106.649 balita. Dari jumlah tersebut, jumlah balita stunting terbesar berada di kota Batam, yaitu 3.402 atau 6,10 persen dari 55.760 balita.
Hasto mengucapkan terima kasih atas kerjasama BINDA Kepri dan instansi pemerintah daerah yang terus berupaya mengurangi stunting di Indonesia.
“BKKBN RI berterima kasih kepada Binde Kepri dan dinas terkait yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk semakin mengurangi jumlahnya.” keterbelakangan pertumbuhan di Indonesia khususnya di Batam yang saat ini sangat terlayani dengan baik,” ujar Hasto.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan bahwa di antara penduduk Batam 1,2 juta jiwa didominasi oleh usia produktif, jadi solusi dari permasalahan tersebut”keterbelakangan pertumbuhan“Ini juga penting untuk dilakukan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BINDA Kepri yang telah membantu menyelesaikan masalah stunting di Provinsi Kepri.
“Walikota Batam memerintahkan untuk menyelesaikan masalah stunting di kota Batam. Terima kasih atas bantuan dari Binda Capri, Polda Capri dan Dunrem 033/WP, kami berharap dengan menggabungkan FKPD dan OPD Prov Kepri dapat menyelesaikan masalah tersebut. keterbelakangan pertumbuhan di prov. Kepulauan Riau,” kata Amsakar.
Perlu diketahui, dalam perjalanan program BINDA, Kepri membagikan 70 paket sembako kepada keluarga yang memiliki anak kecil dengan stunting. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi kerjasama yang terjalin antara BIN dan BKKBN RI yang baru saja berlangsung di kota Batam.
Hadir dalam acara tersebut Kepala BKKBN RI Hasto Vardoyo dan Direktur Deputi ke-23 Direktorat Intelijen Negara (BIN) II Brigjen Rudi Supriyanto, Brigjen Cabinda Kepri Pol. RC. Gumay, Kepala BKKBN Mediheryanto Kepri, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Ust Dasad Latif.

Artikel sebelumyaHawaiki NUI akan menghubungkan 5 negara termasuk Indonesia
Artikel berikutnyaInovasi Pelayanan Kependudukan Kaltara Nominasi Indonesia Prize