Beranda Hukum Bantuan program Dinas Perikanan Mukomuko bagi nelayan KUB berbadan hukum

Bantuan program Dinas Perikanan Mukomuko bagi nelayan KUB berbadan hukum

Badan hukum merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Mukomuko (ANTARA) –

Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah memprogramkan bantuan pembuatan badan hukum berupa akta kepemilikan tahun 2022 bagi Kelompok Usaha Bersama (CUB) nelayan yang belum memiliki badan hukum di daerah ini.
“Kami mengusulkan anggaran Rp 29 juta dalam APBD tahun 2022 untuk membantu CUB perikanan mendapatkan badan hukum,” kata Kepala Perikanan Kabupaten Mukomuko Varsiman, Minggu di Mukomuko.
Dikatakannya, kegiatan pemberian bantuan hukum gratis kepada kelompok usaha dengan nelayan di daerah ini sudah masuk dalam rencana kerja badan dan kebijakan keseluruhan anggaran prioritas dan pagu anggaran awal (KUA PPAS) tahun 2022.
Sementara itu, jumlah nelayan KUB yang mendapat badan hukum gratis dari pemerintah daerah sesuai dengan anggaran dinas.
“Kami belum tahu berapa biaya untuk membuat badan hukum untuk setiap kelompok usaha dengan nelayan di notaris di daerah ini,” katanya.
Selain pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi akan mengembangkan program pendampingan badan hukum untuk kelompok usaha dengan nelayan pada tahun 2022, katanya.
Ia mengatakan, pihaknya menawarkan kepada pemerintah daerah provinsi sebanyak mungkin nelayan unincorporated untuk mendapatkan badan hukum.
“Kita belum tahu berapa jumlah nelayan KUB yang sudah mendapat badan hukum dari Pemprov. Kita tawarkan sebanyak-banyaknya nelayan KUB di daerah ini kepada Pemprov setempat agar bisa mendapatkan badan hukum secara cuma-cuma,” ujarnya.
Ia mencatat 162 kelompok usaha dengan nelayan tersebar di wilayah tersebut, dimana 88 nelayan KUB belum memiliki badan hukum berupa akta notaris, dan 77 nelayan KUB sudah berbadan hukum.
Kelompok nelayan membutuhkan badan hukum karena badan hukum merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Artikel sebelumyaPolisi menangkap dua pemilik tablet zenith IRT 1840 di Timica
Artikel berikutnyaKemenkumham NTT mengajak masyarakat untuk mendaftarkan mereknya