Beranda News Bamsoet: MPR terbuka untuk aspirasi publik untuk PPHN

Bamsoet: MPR terbuka untuk aspirasi publik untuk PPHN

Dari berbagai aspirasi masyarakat yang dianut MPR jelas terlihat bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang pemandu pembangunan agar negara tidak dibiarkan tanpa kepemimpinan.

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa MPR terbuka bagi siapa saja yang dapat menyampaikan aspirasinya mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Publik (PPHN).

“Dalam waktu dekat, MPR akan menggelar komentar publik secara berkala untuk menanggapi aspirasi publik tentang berbagai isu terkait PPHN,” kata Bamset, demikian ia sering disapa, mengutip keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

“Sekaligus penolakan berbagai hoaks terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta penambahan periodisasi presiden hingga tiga periode,” kata Bamset.

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan MYPOW periode 2019-2024 untuk mempersiapkan kehadiran PPHN tidak lebih dari bentuk implementasi amanat rekomendasi MYPOW periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Dari berbagai aspirasi masyarakat yang dianut MPR, jelas Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang pemandu pembangunan agar negara tidak dibiarkan tanpa kepemimpinan,” kata Bamset.

Dikatakannya, keberadaan PPHN sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya, sekaligus memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin kelangsungan suatu pemerintahan. kepemimpinan negara yang asli, konstitusional, kuat, stabil dan berwibawa.

Menurutnya, keberadaan PPHN juga akan memperkuat integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasarkan Panchasil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka. . Tunggal Ika.

Saat ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melalui Badan Penelitian dan Komisi Administrasi Umum, saat ini sedang melibatkan para ahli dan cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan rancangan PPHN dan naskah akademiknya.

“Rencananya selesai awal 2022,” kata Bamset.

Diharapkan pada tahun 2022, pimpinan MPR dapat mengkomunikasikan hasil kajian kepada pimpinan partai politik, kelompok DPD, organisasi akar rumput, civitas akademika, pemangku kepentingan terkait lainnya seperti dunia usaha, untuk membangun pemahaman nasional. pentingnya memiliki PPHN di Indonesia.

“Mengenai pilihan bentuk hukum untuk PPHN, apakah cukup dengan UU MPR atau TAP sehingga tidak bisa ditorpedo oleh Perppu, itu sangat tergantung keputusan dan kesepakatan parpol di parlemen dan kelompok DPD,” Bamset dikatakan.

Artikel sebelumyaFilm "SIN diperpanjang" tayang mulai 3 September
Artikel berikutnyaDua obat untuk penonton bioskop yang hilang bosan di film