Beranda News Anggota DPR: Pemerintah akan segera membentuk komisi anggota KPU-Bavaslu

Anggota DPR: Pemerintah akan segera membentuk komisi anggota KPU-Bavaslu

Jakarta (ANTARA) – Komisioner II DPR Guspardi Gaus meminta pemerintah segera membentuk Komisi Pemilihan Umum (Pansel) untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (CPU) dan Badan Pengawas Pemilu. (Bavaslu) Republik Indonesia Periode 2022-2027

“Tujuannya agar penyelenggara pemilu memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pemilu serentak 2024 dan pemilukada yang lebih menantang dari pemilu sebelumnya,” kata Guspardi di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu RI berakhir 2 tahun sebelum tiga agenda utama politik Indonesia, yakni pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). ) pada tahun 2024.

Menurut dia, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 8 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, panitia seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu harus diangkat oleh Presiden selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. syarat. masa jabatan Komisaris saat ini.

“Masa jabatan anggota CPU dan Bavaslu RI untuk periode ini akan berakhir pada April 2022,” ujarnya.

Ia berharap anggota Pansel diisi dengan pemahaman yang jujur, profesional dan elektoral.

Menurutnya, kualitas anggota Pansel berbanding lurus dengan calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan menjabat pada periode berikutnya.

“Selain itu, Pansel juga tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan politik. Ini penting untuk mendapatkan calon independen anggota CPU dan Bavaslu,” ujarnya.

Ia menegaskan, kemampuan, kejujuran, dan profesionalisme Pansel akan berdampak besar dalam menyeleksi dan mengidentifikasi calon anggota KPU-Bawaslu yang memiliki kemampuan elektoral yang kuat, mandiri, dan teliti.

Menurut dia, ke depan, pemerintah akan berperan besar dalam menentukan kualitas perwakilan CPU dan Bavaslu, karena yang merekrut komisi itu adalah pemerintah.

“DPR bisa mengambil peran setelah Pansel mendapatkan sejumlah nama untuk tahap kesesuaian dan uji kelayakan,” katanya.

Menurut dia, Komisi II DPR menegaskan, ke depan calon anggota KPU dan Bavaslu akan menguasai sistem pemilu, mulai dari regulasi dan detail teknis pemilihan presiden, legislatif, dan daerah secara komprehensif.

Artikel sebelumyaLaNyalla siapkan FGD amandemen konstitusi MPC PP se-Jawa Timur
Artikel berikutnyaKementerian Sumber Daya Manusia: Implementasi Operasional Berkontribusi pada Keberhasilan Sembilan Lompatan Besar