Beranda News Anggota DPR mendukung polisi mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan kekerasan

Anggota DPR mendukung polisi mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan kekerasan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendukung langkah taktis dan strategis Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabovo untuk menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran di kasus kekerasan terhadap masyarakat.

“Saya mendukung terus langkah taktis dan strategis Kapolri. pembaruanadaptif dan responsif terhadap peristiwa, khususnya perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat,” kata Didik Mukrianto di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, langkah yang dilakukan Kapolri adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sewenang-wenang dan sekaligus menghormati hak asasi manusia.

Menurutnya, di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, dengan ruang digital yang begitu terbuka, kita hidup seperti ruang kaca, karena segala sesuatu yang dilakukan tidak akan luput dari perhatian publik, termasuk perilaku aparat kepolisian. .

“Untuk itu, jika Kapolri tidak berempati untuk segera memperbaiki dan memitigasi perilaku anggotanya yang merugikan masyarakat, maka tidak hanya kepercayaan masyarakat yang terus menurun, tetapi transformasi budaya kepolisian tidak akan pernah terjadi. ,” katanya….

Didik berharap Kapolri terus menciptakan dan mengimplementasikan “Direktorat Polri” dengan harapan Polri semakin manusiawi, menjaga demokrasi dan HAM.

Upaya untuk terus melakukan demiliterisasi dan depolitisasi Institut Polri diharapkan dapat memungkinkan pemolisian yang demokratis, katanya.

Menurutnya, polisi harus mengambil beberapa langkah agar perilaku menyimpang dan tidak profesional dari pegawainya tidak terulang.

“Pertama, pengawasan yang intensif dan terus-menerus, disertai dengan tindakan yang terukur terhadap setiap anggota Polri, sehingga tidak ada ruang bagi polisi yang memiliki niat ‘memberontak’ untuk melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.

Didik mengatakan, langkah kedua adalah pengembangan mental, moral dan pekerjaan, serta jabatan yang transparan, profesional dan terukur.

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk melanjutkan pembentukan sikap psikologis dan perilaku yang baik di kalangan pegawai Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Ketiga, perlu adanya penerapan ‘reward and punishment’, idealnya ini juga harus terus dilakukan melalui pengawasan dan kepemimpinan,” ujarnya.

Langkah keempat, menurut politisi Partai Demokrat itu, polisi memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran.

Sebelumnya, Polri menerapkan tindakan penegakan hukum yang tegas dan tegas terhadap aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan yang berlebihan terhadap masyarakat.

Hal ini tertuang dalam telegram atas nama Kapolri dengan nomor: ST/2162/X/HUK.2.8. Tahun 2021, ditandatangani Kepala Badan Propaganda Polri Irjen Ferdi Sambo pada Senin 18 Oktober 2021.

Kabag Humas Inspektur Jenderal Polri Paul Argo Yuvono membenarkan bahwa telegram polisi diterbitkan dalam rangka mitigasi dan pencegahan kekerasan berlebihan yang dilakukan Polri, agar hal tersebut tidak terulang kembali. serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Artikel sebelumyaWaspadalah terhadap invasi iklan perjudian "on line" di situs web pemerintah
Artikel berikutnyaMAKI terus gugat ketua DPR soal pemilihan anggota PPK