Beranda Hukum Anggota DNR Lasmi Indaryani menolak menjadi saksi untuk membela ayahnya

Anggota DNR Lasmi Indaryani menolak menjadi saksi untuk membela ayahnya

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Lasmi Indaryani, putra mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS), menolak menjadi saksi dalam pembelaan ayahnya.

“Saya menggunakan Pasal 35 agar kami sebagai anak, istri atau saudara sedarah berhak untuk tidak bersaksi melawan ayah saya,” kata Lasmi di gedung PKC di Jakarta, Selasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) semula menjadwalkan penyidikan terhadap Lasmi sehubungan dengan penyidikan dugaan pencucian uang (TPPU) 2017-2018 oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang menewaskan ayahnya.

Berkenaan dengan pasal 35 sebagaimana dimaksud oleh Lasmi, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki dan perempuan, istri atau suami, anak dan cucu terdakwa.

Ayat (2) menyatakan bahwa orang-orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintai keterangan sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan dengan tegas disetujui oleh terdakwa, dan ayat (3) menyatakan tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). , mereka dapat bersaksi sebagai saksi tanpa disumpah.

Lasmi juga mengatakan bahwa dirinya akhirnya diselidiki karena Kedi Afandi sebagai orang kepercayaan Budha.

“Hari ini saya bersaksi mendukung tersangka Kedi Afandi. Kalau saya dengan Kedi karena saya tidak ada hubungan keluarga, saya bersaksi sebagai warga negara Indonesia, saya bersedia bekerja sama,” kata Lasmi yang mengaku penyidik ​​PKC menanyakan 13 pertanyaan kepadanya.

“Total ada 13 (pertanyaan), lima pertanyaan, hanya pertanyaan, apakah Anda sehat, apakah Anda merasa tertekan atau tidak, yang lain hanya Anda yang tahu, Kedi Afandi, tidak begitu banyak,” ulangnya.

Dalam kasus ini, Lasmi juga meminta PKC untuk membuka kembali akunnya yang diblokir karena tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Diakuinya, pemblokiran tersebut sudah berlangsung selama satu tahun.

“Sudah hampir satu tahun. Kami merasa sedikit tidak adil, artinya rekening saya sebagai anggota DPR tidak ada hubungannya dengan APBD, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, dan saya membuka rekening itu ketika saya menjadi anggota DPR,” katanya.

Menurut dia, penyidik ​​memintanya mengirimkan surat yang menjelaskan bahwa gaji yang diterimanya sebagai anggota DNR tidak relevan dengan kasus tersebut.

“Saya menunggu diblokir, ternyata salah paham karena tidak menerima surat. Mereka meminta surat kepada kami bahwa ini adalah gaji saya sebagai anggota DPR, yang tidak ada hubungannya dengan ini. kasus,” katanya.

KPK menetapkan Budhi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan ini merupakan evolusi dari kasus korupsi persewaan, pembelian atau sewa guna usaha di kantor PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada 2017-2018 dan menerima tip.

Dalam hal ini patut dicurigai adanya upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti pengeluaran dalam bentuk berbagai harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Selain itu, PKC juga menyita aset senilai Rp 10 miliar yang diduga milik tersangka Budhi dalam kasus pencucian uang.

Artikel sebelumyaSebuah pesawat Smart Aviation tergelincir di Bandara Sinak.
Artikel berikutnyaBea Cukai Banten Aksi Hancurkan BB