Beranda News Akademisi: Generasi Z membutuhkan acara untuk mengkampanyekan pemilu yang berkualitas

Akademisi: Generasi Z membutuhkan acara untuk mengkampanyekan pemilu yang berkualitas

Jakarta (ANTARA). Dosen Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Darmawan Phurba menilai Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan acara agar Gen Z kreatif dalam membuat konten kampanye media sosial untuk pemilu yang berkualitas.

“Peran Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk mewujudkannya Perkembangan yang menawarkan kreativitas generasi Z untuk membuat konten-konten positif untuk kampanye pemilu yang berintegritas, berkualitas dan lain sebagainya,” ujar Darmawan.

Hal itu dikatakannya saat menjadi konsultan sosialisasi Panwaslu Bawaslu Kabupaten Pringsevu, Provinsi Lampung, yang dipantau kanal YouTube Bawaslu Pringsevu di Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, konten ini dapat dibagikan di berbagai jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi wadah pendidikan politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Pilkada 2024.

Darmawan mengatakan, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, bisa memberikan kesempatan kepada Generasi Z yang lahir antara 1997-2012 untuk berkampanye menjauhi politik moneter dan identitas pada pemilu 2024.

“Generasi Z dapat berperan dalam mencegah disrupsi, salah satunya mengkampanyekan pemilu digital yang berkualitas. Bagaimana bisa membuat konten kreatif dengan topik meninggalkan kebijakan moneter, kampanye pemilu tanpa SARA, pemilu alot, dan sebagainya,” jelasnya.

Darmawan mengingatkan, pada Pemilu 2024 pemilih didominasi oleh pemilih muda, sehingga harus berperan aktif baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari pemantau pemilu.

Menurut survei Center for Strategic and International Studies (CSIS), pangsa pemilih muda pada pemilu 2024 diproyeksikan mencapai 60 persen atau sekitar 190 juta orang.

“Bicara pemilu sebagai cara menentukan nasib (suatu bangsa), generasi muda sangat khawatir. Seperti halnya biaya pendidikan pada 2025, biaya kesehatan pada 2027 akan sangat ditentukan oleh pilihan pimpinan pada pemilihan umum 2024. Oleh karena itu, mereka sangat tertarik dengan hasil pilkada ke depan. Dengan demikian, mereka tidak memiliki alasan untuk tidak aktif baik sebagai pemilih maupun sebagai pemantau pemilu,” jelas Darmavan.

Artikel sebelumyaJangan biarkan bumi Indonesia goyah
Artikel berikutnyaKetua MPR: Selidiki tuntas ASN Terlibat Jaringan Teroris